UUD 1945 pasca amandemen ke-4 mengandung norma yang menjadi dasar jaminan hak konstitusional warga negara Indonesia. Komnas Perempuan mengidentifikasi setidaknya…
Browsing: Hukum
UUD 1945 pasca amandemen ke-4 mengandung norma yang menjadi dasar jaminan hak konstitusional warga negara Indonesia. Komnas Perempuan mengidentifikasi setidaknya…
UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memandatkan 10 peraturan pelaksana untuk mendukung penerapan UU ini. Lima di antaranya merupakan Peraturan…
Kasus kekerasan seksual terhadap santri perempuan Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Ploso, Jombang, Jawa Timur menghenyak khalayak. Setelah sempat buron selama 6…
UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengatur partisipasi masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 85-86…
Setelah melalui proses pembahasan yang cukup dinamis, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akhirnya sah menjadi undang-undang (UU)…
Oleh: Lusia Palulungan Selama ini, pemidanaan secara umum dipahami hanya berlaku kepada “orang” sebagai individu. Meskipun definisi “orang” secara hukum…
Oleh: Alviani Sabillah Pada dasarnya, Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin hak-hak setiap warga…
Kisah Yuni (18 tahun) yang diceritakan dalam buku “Kesaksian Pengantin Bocah” (terbitan Rumah KitaB) membuat saya menitikkan air mata. Perjuangannya…
Salah satu hak anak yang ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) adalah bahwa anak…
Di Indonesia, istilah disabilitas baru digunakan beberapa waktu belakangan ini. Sebelumnya, banyak istilah yang digunakan untuk penyebutan orang-orang dengan…
JAKARTA, JALASTORIA.ID – Sejumlah negara kini telah merumuskan secara tegas unsur “ketiadaan consent (persetujuan-Red)” sebagai unsur dalam tindak pidana perkosaan.…