Tagih Pengesahan RUU PPRT, Koalisi Mogok Makan PRT Pamerkan Instalasi Jemuran Siluet Penghuni Senayan

Koalisi Mogok Makan PRT pamerkan instalasi jemuran gambar siluet para anggota DPR RI. Aksi ini dilakukan tepat 10 hari sejak Koalisi menagih janji konstitusi parlemen untuk mengesahkan RUU PPRT (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga).

Koalisi Mogok Makan PRT merupakan rangkaian aksi dari PRT serta masyarakat sipil untuk mendorong lahirnya regulasi terkait PRT. Berikut delapan hal tentang Koalisi Mogok Makan PRT:

1. Instalasi jemuran simbol DPR menggantung RUU PPRT

Instalasi jemuran gambar siluet anggota DPR RI dibentangkan di depan Gedung DPR RI sejak Rabu (23/8/2023). Instalasi ini juga melambangkan bahwa sudah 19 tahun para pimpinan DPR, ketua fraksi, dan anggota DPR menyandera PRT dalam perbudakan modern.

2. Pengingat sekaligus penanda bahwa DPR berhutang pada PRT

Koordinator JALA PRT Lita Anggraini mengatakan, instalasi jemuran menandakan bahwa setiap tetes keringat PRT yang diperas oleh pemberi kerja adalah hutang DPR. Hutang agar segera menyelesaikan persoalan kekerasan dan diskriminasi yang dialami PRT.

3. Aksi Koalisi Mogok Makan PRT akan berlanjut sampai RUU PPRT disahkan

Aksi ini dilakukan sejak tanggal 14 Agustus 2023. Baik PRT maupun masyarakat sipil yang peduli terhadap nasib PRT yang bergabung dalam Koalisi Mogok Makan PRT akan terus “berpuasa” hingga RUU PPRT disahkan menjadi undang-undang.

4. Aparat halangi aksi Koalisi Mogok Makan PRT

Hari kedua sejak Koalisi Mogok Makan PRT menggelar aksi di depan gedung DPR RI, tepatnya tanggal 16 Agustus 2023, aparat keamanan merampas perlengkapan aksi. Upaya menghalang-halangi aksi dilakukan aparat saat massa aksi berinisiatif membentangkan spanduk di depan Gedung DPR RI, tepat saat Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD RI digelar. Harapannya agar para ekskutif yang hadir memperhatikan aksi mereka.

Baca Juga: Saat Angka PRT Dianggap Tak Lagi Berguna

5. Koalisi Mogok Makan PRT tagih hak asasi PRT

Dalam hal ini PRT menagih hak asasi mereka sebagai warga negara. Bila saja DPR mau mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang, ini akan menjadi performa yang baik dari parlemen. Sebab, ini yang ditunggu masyarakat, sebagai upaya menghapus diskriminasi, eksploitasi kekerasan, serta perendahan terhadap perempuan.

6. Aksi Koalisi Mogok Makan PRT simbol keprihatinan

Suwartini, seorang PRT mengatakan aksi mogok makan merupakan bentuk kesulitan dan keprihatinan PRT. Tak jarang PRT mengalami kelaparan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan jam kerja panjang.  Ini merupakan bentuk perjuangan PRT dan masyarakat sipil agar PRT diakui sebagai pekerja dan mendapatkan perlindungan agar nyaman dan tidak was-was dalam bekerja.

7. Koalisi Mogok Makan PRT perjuangkan hak konstitusi

19 tahun perjuangan PRT menagih perlindungan bukan perjuangan main-main, mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, bahkan pekerjaan. Aktivis perempuan Rena Herdiyani dari Kalyanamitra mengatakan, perlindungan terhadap PRT adalah hak konsitusi yang seharusnya dijamin oleh negara. Absennya perlindungan terhadap PRT melanggengkan pandangan masyarakat bahwa kerja-kerja PRT yang dilekatkan dengan kodrat perempuan dianggap tidak bernilai; upah rendah, jam kerja panjang.

Baca Juga: Celah Pelindungan dalam 6 Kasus Kekerasan terhadap PRT

8. RUU PPRT jadi perhatian internasional

Kondisi PRT di Indonesia masuk dalam laporan CEDAW yang dikirim CWGI (Cedaw Working Group Indonesia). Komite CEDAW bahkan merekomendasikan agar Indonesia tidak menunda pengesahan RUU PPRT agar korban tidak terus bertambah. Terlebih tahun ini Indonesia didapuk memegang keketuaan ASEAN. Alangkah baiknya jika Indonesia bisa segera mengesahkan RUU PPRT menyusul Filipina.

Aksi pameran instalasi jemuran gambar siluet anggota DPR RI menjadi pengingat bahwa perlindungan PRT adalah persoalan serius. Untuk itulah Koalisi Mogok Makan PRT pantang untuk mengakhiri aksi demi menagih komitmen DPR untuk segera mengesahkan RUU PPRT. [Nur Azizah]