Lima Perjuangan Global PRT

Oleh: Dewi Nova Wahyuni

 16 Juni  diperingati sebagai Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Sedunia. Tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal adopsi Konvensi 189 dan Rekomendasi 201 tentang Kerja Layak bagi PRT oleh Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization – ILO).

Perjuangan kerja layak hingga saat ini masih menjadi perjuangan panjang kawan-kawan PRT, baik PRT dalam negeri maupun PRT migran di berbagai belahan dunia. Meskipun PRT memberikan kontribusi penting bagi rumah tangga dan ekonomi global, tetapi keberadaannya sebagai pekerja terus disangkal. Hal itu mengakibatkan kekosongan payung perlindungan hak PRT yang membuka peluang pada praktik-praktik eksploitasi kerja atas nama tradisi (feodalisme),  sistem kasta, kurangnya pengakuan dan penghargaan atas pekerjaan PRT, rezim migrasi tenaga kerja yang tidak manusiawi, praktik perekrutan yang curang, serta diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

Global Alliance Against Traffict in Women (GAATW) sebuah jaringan global yang fokus  pada perempuan pekerja, mendapatkan informasi dari anggota dan mitranya di beberapa benua terkait kondisi PRT sebagai berikut:

Di Amerika Latin, mitra GAATW menyampaikan beban-beban kerja yang tinggi dan perlakuan buruk oleh majikan. Dalam situasi pandemi, seorang perempuan PRT migran Venezuela di Brasil menuturkan majikannya tidak mengizinkan ia makan. PRT diharuskan membawa makanan sendiri dari rumah. Banyak PRT juga mengalami kekerasan berbasis gender yang memburuk akibat terjebak di rumah bersama dengan pelakunya. Kapasitas dukungan layanan  yang terbatas selama lockdown (pembatasan gerak – Red) semakin memperburuk kondisinya.

Baca Juga: Dunia Dukung Kerja Layak bagi PRT

Mitra GAATW di Inggris mengabarkan PRT migran yang tidak berdokumen dipaksa untuk terus bekerja, dengan mempertaruhkan kesehatannya. Mereka tidak memiliki hak atas perlindungan sosial karena status PRT dan migrasinya. Mereka hanya bisa mengandalkan agen, majikan, atau komunitas mereka untuk mendapatkan dukungan keuangan.

Di Prancis, PRT migran asal Filipina menuturkan selain dia tidak bekerja selama tiga bulan akibat lockdown, sebagian dari mereka harus berurusan dengan sikap rasis. Seperti pengalaman pekerja rumah tangga Filipina di Inggris, “Saya menerima rasisme karena Covid ditemukan di Cina. Jadi beberapa orang berkata, “Anda orang Asia dan karena Anda kita mengalami pandemi.”

Situasi kerja yang buruk dan pelanggaran hak terhadap PRT migran asal Bangladesh, India, Nepal, dan Sri Lanka  juga terungkap dalam penelitian GAATW mengenai reintegrasi pekerja migran perempuan (rumah tangga) yang telah kembali dari Timur Tengah. Persoalan lain yang ditemukan pada riset ini adalah bantuan pemerintah yang sangat terbatas kepada mereka, termasuk di masa pandemi Covid-19.

Baca Juga: Celah Pelindungan dalam 6 Kasus Kekerasan terhadap PRT

Jaminan atas kerja layak dan perlindungan sosial bagi PRT juga menjadi perjuangan JALA-PRT di Indonesia. Survei JALA PRT (Agustus menunjukkan dari 868 PRT, 82 % di antaranya tidak mendapatkan jaminan kesehatan nasional. Padahal menurut Koordinator JALA PRT Lita Anggraini, “PRT dengan upah dari 20 sampai 30 persen dari upah minimum provinsi, mereka tidak bisa membayar jaminan kesehatan nasional secara mandiri,” sebagaimana disampaikan Lita kepada voaindonesia.com. Sebagian besar PRT juga tidak dapat ikut serta dalam jaminan sosial ketenagakerjaan yang membuat mereka tak terlindungi ketika mengalami kecelakaan kerja,  melalui masa pensiun dan mengalami kematian. Karena itu, JALA PRT terus mendesakkan pengakuan PRT sebagai pekerja agar negara dan masyarakat memenuhi perlindungan hak-hak mereka melalui RUU Perlindungan PRT yang mereka perjuangkan sejak 18 tahun lalu.

Dari berbagai persoalan tersebut, dukungan publik sangat dibutuhkan sedikitnya untuk lima perjuangan mereka yaitu:

1. Pengesahan Konvensi ILO 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi PRT

Walaupun konvensi ini sudah 11 tahun ditandatangani, negara dan masyarakat masih enggan memahami pekerjaan yang layak bagi PRT. Pemerintah harus meratifikasi dan melaksanakan ketentuan-ketentuannya, mengikis praktik feodalisme, sistem kasta dan patriarki yang turut menghambat implementasi konvensi ini.

2. Pentingnya Perlindungan Sosial bagi PRT

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari jenis pekerjaan dan status migrasi, dapat menerima perlindungan sosial yang memadai.

3. Pengakuan, Penilaian, dan Redistribusi atas Pekerjaan Perawatan yang Tidak Dibayar

Pekerjaan perawatan yang tidak dibayar secara historis telah dilakukan oleh perempuan. Pekerjaan perawatan ini penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Tetapi, pekerjaan ini secara inheren diremehkan. Masyarakat yang menua di negara maju seiring dengan berkurangnya pengeluaran untuk perawatan anak, lansia, dan kesehatan, memengaruhi tuntutan pekerjaan PRT. Pemerintah perlu memerangi stereotip gender dan mendukung redistribusi pekerjaan perawatan. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban mengakui dan memberikan kompensasi yang adil kepada PRT yang terlibat di dalamnya.

4. Memfasilitasi dan Mempromosikan PRT yang Mengorganisir diri dalam Kelompok untuk Memperkuat Perjuangan

Saat ini berbagai organisasi dan kelompok PRT di berbagai negara telah terbentuk. Kehadiran mereka adalah guru terbaik bagi masyarakat sipil, para ahli, dan pemerintah untuk berkonsultasi tentang kebijakan yang akan berdampak pada mereka. Baik kebijakan terkait ketenagakerjaan, jaminan sosial, perlindungan dari diskriminasi, kekerasan berbasis gender dan jenis pekerjaan, maupun kebijakan lain yang relevan.

5. Sahkan UU Perlindungan PRT

Karena itu, upaya-upaya pengakuan PRT sebagai pekerja melalui undang-undang, seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)  di Indonesia perlu untuk segera disahkan oleh negara. []

Penulis Perempuan Kopi dapat dihubungi melalui insta de_nova_ 

Disarikan dari https://gaatw.org/events-and-news/68-gaatw-news/1173-statement-domestic- workers-day-2022   dimuat pada 16 Juni 2022 dan berbagai sumber.