Karya Perempuan Kepala Daerah

Kehadiran perempuan sebagai kepala daerah terbukti membawa program yang memperhatikan perempuan untuk terlibat dan menerima manfaat dari pembangunan.

Tim Cakra Wikara Indonesia dalam “Laporan Riset Kepemimpinan Politik Delapan Kepala Daerah Perempuan: Tarik Ulur Relasi dan Identitas” yang diterbitkan 2021 punya temuan membanggakan. Riset yang dilakukan sejak November 2019 hingga November 2020 ini menyoroti kepiawaian perempuan dalam memimpin.

Kiprah delapan perempuan kepala daerah mengungkap kebijakan khas perempuan yang menunjukkan bukti bahwa perempuan punya keberpihakan. Mereja adalah Anne Ratna Mustika (Bupati Purwakarta, Jawa Barat), Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang, Jawa Barat), Dewanti Rumpoko (Walikota Batu, Jawa Timur), Faida (Bupati Jember, Jawa Timur), Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur), Mirna Annisa (Bupati Kendal, Jawa Tengah), dan Sri Sumarni (Bupati Grobogan, Jawa Tengah), dan Tri Rismaharini (Walikota Surabaya, Jawa Timur).

Apa saja ciri kebijakan dan program responsif dan sensitif gender dari kepala daerah perempuan tersebut? Berikut di antaranya:

1. Anne Ratna Mustika, Bupati Purwakarta, Jawa Barat

Anne Ratna Mustika yang akrab disapa Ambu Anne menggagas program pembangunan yang mengupayakan pelayanan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan. Pembangunan sarana kesehatan “Saung Ambu” mensyaratkan setidaknya ada dokter, bidan, dan perawat  yang bekerja 24 jam untuk melayani masyarakat di wilayah-wilayah terpencil.

Baca Juga: Nyala Sirine Tanda Menentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemilu

2. Dewanti Rumpoko, Walikota Batu, Jawa Timur

Salah satu program yang diteruskan Dewanti Rumpoko adalah peningkatan jumlah wisatawan. Jika Walikota sebelumnya berhasil mendatangkan 5 juta wisatawan, di era Dewanti angka tersebut meningkat menjadi 7,2 juta pada 2019. Dewanti juga melakukan revitalisasi pasar. Dewanti terkesan lebih hati-hati dalam menggunakan anggaran, berkaca dari kasus korupsi yang menimpa suaminya di akhir masa jabatan. Hal ini berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran pada masa kepemimpinannya.

3. Sri Sumarni, Bupati Grobogan, Jawa Tengah

Sri Sumarni menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No.4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun. Perkab hadir sebagai upaya mengatasi angka kematian bayi yang masih tinggi di Grobogan. Memperbaiki fasilitas puskesmas, melakukan akreditasi puskemas, dan mewajibkan persalinan dilakukan di puskesmas.

Sri Sumarni juga melibatkan ormas dalam hal edukasi stunting. Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan bahkan bekerjasama dengan Aisyiyah membentuk kader untuk sosialisasi penanganan tuberculosis dan HIV kepada masyarakat.

4. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur

Salah satu program penanggulangan kemiskinan di masa pemerintahan Khofifah adalah Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera). Sasaran utama program ini adalah rumah tangga pra sejahtera, khususnya kepala keluarga perempuan.

5. Faida, Bupati Jember, Jawa Timur

Faida meluncurkan program “Satu Desa Satu Ambulans.” Selain itu pemerintahan Faida juga melanjutkan program perbaikan bangunan serta fasilitas puskesmas. Di bidang pendidikan, pemerintahan Faida memberikan beasiswa bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah (MA) agar bisa menempuh pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Baca Juga: 5 Ketidakadilan Gender, Ini Bentuknya

Faida juga menginisiasi penyelenggaraan kegiatan pertemuan dari beragam  kelompok masyarakat atau yang dikenal dengan kongres. Ini menjadi wadah penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari berbagai kelompok.

Kongres yang sudah terlaksana antara lain kongres peternak, kongres takmir masjid, kongres kader posyandu, kongres tukang becak, kongres penjahit, kongres tukang cukur dan perias, dan lainnya.

6. Mirna Annisa, Bupati Kendal, Jawa Tengah

Program pembangunan infrastruktur jalan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal di masa pemerintahan Mirna bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pemerintahan Mirna juga menggalang program corporate social responsibility (CSR), mengalokasikan 70% insentifnya untuk pemberdayaan masyarakat Kendal meliputi pelatihan keterampilan tenaga kerja serta kesejahteraan anak yatim piatu. Program Mirna di bidang ekonomi salah satunya adalah membuat koperasi khusus perempuan yang bekerja di sektor usaha kecil dan menengah serta bagi perempuan yang berprofesi sebagai penyanyi dan penata rias.

***

Riset tersebut menunjukkan bahwa kehadiran kebijakan dan program responsif gender adalah cara pemimpin perempuan memajukan warganya. Harapannya, semakin banyak perempuan yang mengampu kebijakan di negeri ini yang mampu meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta peningkatan kontrol dan manfaat yang diterima perempuan dari pembangunan. [Nur Azizah]